SWASEMBADA DAGING SAPI : PERLU PEMBENAHAN DATA
 
Oleh : Teguh Boediyana.

Tekad  pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi merupakan langkah yang sudah on the right track dan harus didukung sepenuhnya karena bersangkutan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sebagai wujud tekad tersebut dan sebagai salah satu bagian dari kebijakan Revitalisasi Pertanian,   Menteri Pertanian di tahun 2005 mencanangkan program swasembada daging sapi tahun 2010. Berangkat dari posisi sekitar 30 persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi dari impor, ditargetkan di tahun 2010  kebutuhan daging sapi nasional dapat dipenuhi sedikit-dikitnya 90 persen dari pasokan daging sapi lokal.

Dalam perjalanannya, ternyata setahun sebelum waktu pencapaian target swasembada daging sapi di tahun 2010, Departemen Pertanian telah melempar “handuk putih“ dan saat ini sedang mensosialisasikan program  swasembada daging sapi di tahun 2014. Beberapa bulan yang lalu, seperti dilansir beberapa surat kabar, Menteri Pertanian mengakui bahwa program swasembada daging sapi tidak dapat dicapai seperti yang direncanakan dan digeser ke tahun 2014.


Telah diperkirakan

Sebenarnya dari jauh hari telah diperkirakan terjadinya kegagalan untuk swasembada daging sapi di tahun  2010. Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia di awal tahun 2006 secara resmi telah menyampaikan warning  bahwa  program swasembada daging sapi tahun 2010 hanya akan menjadi retorika. Perkiraan akan tidak terwujudnya program swasembada karena dalam Master Plan yang disusun oleh Badan Litbang Departemen Pertanian banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan dan klarifikasi terutama beberapa asumsi yang digunakan. Sebagai misal kebutuhan dana pembinaan Rp. 2,5 Triliun, pemberdayaan dana masyarakat sebesar Rp. 22 Triliun dan pengadaan sapi bibit impor sejumlah satu juta ekor dalam waktu dua tahun.

Tampaknya Menteri pertanian sangat confident dengan perencanaan yang telah disiapkan dan tidak melakukan perobahan atas target. Hal ini dapat dimaklumi karena di Negara kita tidak ada sanksi apapun apabila Pemerintah tidak berhasil mencapai target yang dibuat sendiri. Akuntabilitas Pejabat pemerintah belum ada mekanismenya dan umumnya rakyat tidak peduli.