TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, mengatakan, sebanyak 10 rumah sakit (RS) dari 100 RS di seluruh Indonesia yang melayani penderita flu burung, mendapat proyek pembangunan ruang isolasi untuk penderita penyakit itu.

Selain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, Banten, RS lain yang mendapat bantuan pembangunan ruang isolasi adalah RSPI Sulianti Saroso dan RSPAD Gatot Subroto, kedunya di Jakarta; RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

Selain itu, RSUD seperti Dr Soetomo Surabaya; RSUD Dr Moewardi Solo; RSUD Ulin Banjarmasin; RSUD Dr Abdoel Moeloek, Lampung; dan RSUD Gunung Jati, Cirebon.

"Pembangunan ruangan isolasi ini, mendapat bantuan dana dari APBN. Sementara peralatan dalam ruangan mendapat bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Uni Eropa," kata Endang, saat meresmikan Ruang Isolasi RSUD Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang, Senin (12/12/2011).

Jakarta, Agribisnews

Sambil menunggu ditemukan cara yang efektif dan tepat sasaran memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani, diusulkan agar penyaluran subsidi pupuk kepada petani menggunakan pola lama. Prinsipnya KTNA (Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan) setuju pemerintah memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani. Hanya yang diragukan bagaimana mekanismenya dan aplikasinya supaya subsidi pupuk langsung kepada petani tersebut efektif dan tepat sasaran. Hal itu dikatakan Ir.H. Winarno Tohir, Ketua Umum KTNA Nasional kepada Agribisnews.

Salah satu faktor yang membuat rumitnya menyampaikan subsidi pupuk langsung sampai ke petani adalah tingkat pendidikan petani sangat rendah. Pola dan cara menyampaikan subsidi pupuk langsung ke petani bermacam-macam, ada yang memakai chip, kartu, membeli pupuk menggunakan ATM kemudian diperhitungkan subsidinya langsung masuk rekening petani, memberikan uang tunai melalui kelompok tani, dll.   Berbagai mekanisme tersebut sulit dan belum mampu dipahami para petani. Walaupun sudah dilakukan studi banding ke beberapa negara, namun karena perbedaan tingkat pendidikan petani, akibatnya mekanisme pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani tetap sulit diterapkan kepada petani di Indonesia. 

Misalkan uji coba memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani di Kabupaten Karawang berhasil, namun sebelum diberlakukan secara nasional masih perlu dilakukan uji coba lagi di masing-masing propinsi penghasil beras di Jawa dan luar Jawa. Hal itu dimaksudkan agar petani benar-benar memahami mekanisme penyaluran subsidi pupuk langsung ke petani.  Karena uji coba di Kabupaten Karawang tidak berhasil, KTNA mengharapkan pemberian subsidi pupuk kepada petani dikembalikan ke sistem lama,  sambil menunggu ditemukan cara yang efektif dan tepat sasaran dalam menyampaikan subsidi pupuk langsung kepada petani.

Jakarta, Agribisnews

Zaenal Soedjais, Ketua Umum DPI (Dewan Pupuk Indonesia) kepada Agribisnews mengatakan, Pemerintah diminta meninjau kembali rencana memberikan  subsidi pupuk langsung kepada petani. Sebagian besar petani di Indonesia adalah petani gurem. Dengan kondisi petani seperti itu, nampaknya tidak/kurang efektif apabila subsidi pupuk diberikan secara langsung kepada petani berupa uang tunai atau voucher.    

Kalau pemerintah merencanakan akan mencabut subsidi pupuk, gunakan saja pola penyaluran subsidi pupuk seperti yang berlaku sekarang. Pemerintah tidak perlu merubah pola penyaluran subsidi pupuk kepada petani, yang membuat birokrasi semakin rumit, sulit dipahami petani, dan bisa menimbulkan moral hazard.   

Kalau berbicara masalah subsidi pupuk sangat dilematis. Subsidi pupuk masih diharapkan oleh petani, terutama petani kecil sangat memerlukan bantuan pemerintah. Komponen pupuk dilihat dari biaya produksi gabah/beras sekitar 20%, tetapi dari sudut revenue hanya memberikan kontribusi sekitar 7%. Bagi petani kecil yang daya belinya rendah, biaya untuk komponen pupuk mencapai sekitar 20% dirasakan sangat berat. Karenanya apabila subsidi pupuk dihapus, akan dirasakan memberatkan petani. Kecuali pemerintah membuat kebijakan dalam menaikkan harga pupuk juga diikuti dengan menaikkan harga gabah/beras secara proporsional. 

Jakarta. Sebanyak 148 kontainer berisi daging dan jeroan impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok yang dilaporkan Badan Karantina Pertanian dan Bea Cukai pada rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR-RI dikhawatirkan dapat mengganggu pencapaian target program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) di tahun 2014.

 

“Hal ini terutama dapat memengaruhi tonase impor melebihi 10% dari produksi nasional sesuai yang digariskan dalam PSDSK. Jika kasus daging impor ilegal ini terus berlangsung, dipastikan hal tersebut dapat mengganggu program swasembada daging sapi dan kerbau di 2014 mendatang,” kata anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar, di Jakarta.

 

Jumlah tersebut lebih banyak 5 kontainer dibanding catatan akhir Februari 2011. Dari tahun ke tahun, target importasi daging sapi dengan realisasinya sendiri selalu tidak sama. Pemerintah beralasan kebutuhan dalam negeri selalu tinggi, terutama pada hari raya, sementara DPR menduga ada mafia impor daging dalam hal ini.

"Kejadian ini disinyalir karena ada mafia daging impor yang modusnya membuat surat palsu atau bahkan asli tapi palsu (aspal) dengan memanipulasi persyaratan," imbuh Rofi.