logo
You Are Here: Halaman Depan
contenthead
Berita
BULOG HARUS DIBERI WEWENANG PENUH TANGANI KOMODITI KEDELAI
Written by Djumali Seri   
Saturday, 01 September 2012 08:55
Jakarta, (Agribisnews)
Tim revitalisasi Bulog diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi memberikan wewenang penuh kepada Bulog untuk menangani komoditi  kedelai. Dengan memberikan wewenang penuh kepada Bulog dalam menangani komoditi  kedelai, diharapkan Bulog memiliki otoritas dalam mengontrol pasokan kedelai, menetapkan jumlah impor kedelai sesuai kebutuhan riil, mengontrol harga kedelai yang wajar di pasaran, dan melakukan stabilisasi harga kedelai. 

Drs.H. Yayat Priyatna, pengamat tata niaga kedelai  mengatakan, Bulog jangan diberikan wewenang setengah-setengah dalam menangani komoditi kedelai.  Apabila wewenang yang diberikan kepada Bulog dalam menangani komditi kedelai setengah-setengah, dikhawatirkan Bulog sulit bersaing dengan pengusaha swasta.  Oleh karena itu, pemerintah diminta memberikan payung hukum yang kuat kepada Bulog dalam menangani komoditi kedelai, misalnya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Instruksi Presiden (Inpres).
Read more...
 
SWASEMBADA KEDELAI TAHUN 2014 DIPREDIKSI SULIT DICAPAI
Written by Djumali Seri   
Saturday, 01 September 2012 08:48
Jakarta, (Agribisnews)
KTNA (Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan) Nasional memprediksi swasembada kedelai di tahun 2014 sulit dicapai.  Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain petani kurang berminat menanam kedelai, karena tidak menguntungkan. Lahan untuk tanam kedelai semakin berkurang. Permodalan petani terbatas, dan tidak ada jaminan pasar dan harga dari pemerintah.

Ketua Umum KTNA, Winarno Tohir  mengatakan, kemungkinan yang bisa dicapai pada tahun 2014 hanya mengurangi kebergantungan jumlah impor kedelai dari 70% menjadi 30%.  Oleh karena itu produksi kedelai lokal harus ditingkatkan, dengan memberikan berbagai fasilitas kepada petani berupa :
 
  1. Subsidi benih unggul yang produksinya rata-rata di atas 1,5 ton/ha.
  2. Memberikan bantuan permodalan kepada petani sesuai kebutuhan.
  3. Areal untuk tanaman kedelai harus diperluas mengarah ke lahan tadah hujan.
  4. Harus ada jaminan harga berupa Harga Dasar, dan  jaminan pasar agar produksi kedelai petani harus dibeli Bulog sebagai salah satu stabilisator pangan nasional.
Read more...
 
MUNGKINKAN TAHUN 2014 INDONESIA SWASEMBADA KEDELAI ?
Written by Djumali Seri   
Saturday, 01 September 2012 08:32
Jakarta, (Agribisnews)
Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang harus dipenuhi secara mendiri untuk mencapai kondisi ketahanan pangan di Indonesia.  Selama ini kedelai sudah menjadi bahan pokok yang diolah menjadi berbagai jenis panganan  seperti tempe, tahu, tauco, kecap, dan susu. Namun produksi kedelai dalam negeri masih terbatas, sehingga masih dibutuhkan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia.  Kebergantungan impor kedelai bisa menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.
 
Ketika impor kedelai dari Ameika  turun karena mengalami kekeringan, telah berdampak signifikan terhadap pasokan kedelai dalam negeri.   Dari kebutuhan kedelai tahun 2012 sebesar 2,2 juta ton, produksi kedelai lokal hanya bisa memenuhi 30%-nya saja.
 
Read more...
 
PEMERINTAH DIMINTA BERIKAN SUBSIDI KEPADA PETERNAK SAPI PERAH RAKYAT
Written by Administrator   
Jakarta, Agribisnews

Penampungan susu
Usaha peternakan sapi perah rakyat memiliki peran sangat signifikan dalam menumbuhkan perekonomian di perdesaan. Namun di sisi lain saat ini banyak permasalahan teknis maupun non teknis yang dihadapi sekitar 125.000 keluarga peternak sapi perah rakyat, yang menyebabkan kondisi usaha mereka stagnan dan lebih dari satu dekade belakangan ini hanya mampu memasok sekitar 25% kebutuhan susu nasional. 
Sekitar 75% bahan baku susu untuk Industri Pengolahan Susu (IPS) rata-rata senilai USD 600 juta/tahun terpaksa  harus diimpor dari berbagai negara. Melalui dukungan pemerintah seharusnya peternak sapi perah rakyat dapat berperan dominan dalam memasok kebutuhan susu nasional. 
Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), Teguh Boediyana kepada Agribisnews mengatakan, terkait dengan permasalahan yang dihadapi peternak sapi perah rakyat, dan guna mendorong peternak sapi perah rakyat  lebih dominan dalam memasok kebutuhan susu nasional, maka DPN mengusulkan kepada pemerintah  agar mengalokasikan sebagian dana APBN untuk mensubsidi  peternak sapi perah rakyat senilai Rp 623,55 miliar. 
Peternak sapi perah rakyat perlu mendapatkan subsidi harga susu sebesar Rp 400/liter. Dengan kemampuan produksi susu segar 1.800 ton/hari, maka diperlukan subsidi harga susu sebanyak Rp 262,8 miliar/tahun. Peternak sapi perah rakyat juga memerlukan  subsidi pakan konsentrat Rp 300/kg. Dengan kebutuhan pakan konsentrat 8 kg/ekor/hari, dan jumlah sapi laktasi 200.000 ekor, maka peternak sapi perah rakyat memerlukan subsidi pakan konsentrat sebanyak Rp 175 miliar/tahun. Peternak sapi perah rakyat memerlukan subsidi tersebut karena  harga susu segar yang diterima peternak tidak seimbang dengan biaya produksi, sehingga diperlukan upaya meningkatkan kesejahteraan perternak dan keluarganya.
Read more...
 
INPRES 18/1998 RELEVAN
Written by Teguh Boediyana   
INPRES 18/1998 MASIH RELEVAN DILAKSANAKAN


                              koperasi sistem
 
Jakarta, Agribisnews
 
Hasil diskusi telaah mengenai Inpres No. 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian menyimpulkan bahwa Inpres 18/1998  masih relevan untuk dilaksanakan. Namun dalam implementasinya Inpres 18/1998 tersebut terkendala antara lain tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri (Permen) oleh masing-masing Menteri yang diinstruksikan oleh Presiden.  Hal itu dikatakan Teguh Boediyana, Anggota Majelis Pakar Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia)  saat memimpin diskusi telaah mengenai Inpres 18/1998.

Dalam Inpres 18/1998 disebutkan, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian rakyat, dipandang perlu untuk memacu pemerataan dan memperluas kesempatan berusaha melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian. Sesuai UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka pemerintah perlu memberikan keleluasaan kepada seluruh masyarakat untuk mendirikan koperasi sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Inpres 18/1998 bagi peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian.

Inpres 18/1998 menginstruksikan kepada 13 Menteri ditambah Gunerbur BI, Kepala Bulog, dan Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Namun setelah 14 tahun Inpres 18/1998 dikeluarkan tidak satu pun Menteri yang diinstruksikan oleh Presiden mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Bahkan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang seharusnya berkepentingan langsung dalam melaksanakan Inpres tersebut  tidak pernah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Padahal Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Inpres 18/1998 diinstruksikan untuk :
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3


contentfoot

Visitor Website




Adsense Indonesia